Dokumentasi Foto
Forum Konsultasi Publik Kajian Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika di gelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika (Disdukcapil) pada Selasa, 1 Oktober 2024 yang di buka Asisten Setda Mimika Septinus Timang Mewakili Bupati.
Dalam Forum Konsultasi Publik tersebut, Disdukcapil Mimika dalam melakukan kajian Akademis Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan melibatkan Pusat Kajian Aplikasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Aparatur (Pamong Institute), Distrik, Kelurahan dan Lintas Sektor di Mimika.
Dikatakan Kepala Dinas Dukcapil Mimika Slamet Sutejo, RANPERDA yang akan di rancang menjadi yang perdana dilakukan di Mimika dalam tujuan memperkuat posisi instansi Pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk melakukan pelayanan public terkait kependudukan.
Dikatakan Slamet Sutejo terkait Grand Design Raperda tersebut selain Dukcapil juga termasuk didalamnya Dinas DP3AP2KB terkait kebijakan kependudukan dan Dukcapil terkait Administrasi kependudukan serta perlindungan tenaga kerja Orang Asli Papua dalam ketenagakerjaan.
Dikatakan Guru Besar IPDN selaku pembicara dalam Giat tersebut, rancangan PERDA tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kebijakan daerah dan tidak di atur secara umum, oleh karena itu agar PERDA tersebut komprehensif perlu disiapkan naskah akademik yang di lihat dari sisi filosofis, Sosiologis dan Yuridis sebagai penguat kebijakan daerah.
Sementara Direktur Pamong Institute Wahyudi Al-Maroky mengatakan, dengan dibuatkannya naskah akademik mengartikan bahwa Dukcapil Mimika sangat serius menyikapi persoalan kependudukan di Mimika. Dirinya pun mengapresiasi langkah yang di ambil dukcapil Mimika dengan berbagai inovasi yang di buat serta menyarankan daerah lain di Papua dapat belajar banyak dari Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika.
