TIMIKA, wartamimika.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika menggelar Forum Konsultasi Publik, Peningkatan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang Bertempat di Hotel Swiss-Belinn, Jalan Cendrawasih Sp 2, Kab. Mimika, Papua Tengah, Senin (25/11/2024).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Mimika, Drs. Ananias Faot, M.si didampingi Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutedjo, S.STP., M.Si. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Hadir pula perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Dalam kesempatan sambutannya Assisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Ananias Faot mengatakan tema yang diangkat pada kegiatan ini menjadi perhatian penting, mengingat pelayanan publik adalah salah satu tolok ukur utama keberhasilan tata kelola pemerintahan. Tingginya tingkat kepatuhan dalam pelayanan publik mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah.
Ananias menyebutkan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas.
“Forum ini adalah wujud nyata dari semangat keterbukaan dan partisipasi publik. Melalui konsultasi ini, saya berharap kita dapat mengidentifikasi bersama tantangan, kendala, dan solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan”, ungkapnya.
“Selain itu, masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan menjadi hal yang sangat berharga untuk menyempurnakan berbagai program dan kebijakan yang telah dirancang”, tambahnya lagi.
Ananias menambahkan, Pemerintah Kabupaten Mimika terus berkomitmen untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, kerja keras ini tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta.
Menutup sambutannya, Ananias mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini secara maksimal dan berdiskusi secara konstruktif demi menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, berkeadilan, dan memuaskan.
Bapak Yohanes B.J Rusmanta, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua menjelaskan dalam forum konsultasi publik memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk pemerintah Kabupaten Mimika lebih khususnya lagi kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil.
"Kepada dinas pendudukan dan catatan sipil di kabupaten mimika selamat atas pencapaian tujuannya di tahun 2024 Kabupaten se-provinsi papua tengah" ungkapnya.
"Untuk harapannya semoga dinas dukcapil mimika bisa menjadi contoh, panutan dan penyemangat bagi dinas dinas lain se-pemeritahan kabupaten mimika" harapnya.
Yohanes menambahkan Bahwa APBD yang besar di kabupaten mimika menurut ombudsman itu baru di implementasikan dari publik oleh dukcapil boleh di katakan banyak dari daerah-daerah lain yang APBD nya lebih kecil tapi nilai pelayanannya kepada publik lebih tinggi.
Yohanes berpesan, di mana sebenarnya ada kegiatan disitulah ada tanggung jawab dan dukcapil kabupaten mimika saat ini berhasil menunjukkan bahwa dengan APBD yang besar berarti tidak hanya itu cukup untuk membuat public service.
"Tetapi ingat untuk tanggung jawab sebagai pelayanan masyarakat sehingga kedepannya di tahun 2025 mendatang provinsi bisa terpilih dan kalau mau melakukan studi banding tidak usah jauh-jauh lagi cukup ke dinas dukcapil", tutupnya".
Naskah : Ian
Editor : HK-WM
 |
| Sesi foto bersama Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Mimika, Drs. Ananias Faot, M.si didampingi Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutedjo, S.STP., M.Si. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Hadir pula perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. |
